13 BPD IKut Salurkan FLPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah tujuh bank BUMN menandatangani kesepakatan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), kini 13 Bank Pembangunan Daerah ikut menyalurkan.

Ke-13 BPD ini adalah BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sumsel Babel, BPD Papua, BPD Jawa Timur, BPD Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Kalimantan Timur, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Tenggara, dan BPD SUmatera Utara.

Selain ke-13 bank ini, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) turut merangkul Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk membantu mewujudkan pelaksanaan rumah layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Saya senang akhirnya BPD berminat untuk ikut berpartisipasi dalam program FLPP ini," kata Menpera Djan Faridz dalam acara penandatanganan kerjasama antara Kemenpera dengan Asbanda dan 13 BPD di Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Djan Faridz mengatakan potensi BPD terlibat dalam pembiayaan rumah subsidi sangat luas. Menurutnya, pengembang di daerah tidak sulit untuk menerapkan skema baru FLPP untuk harga rumah Rp 70 Juta dengan tipe rumah 36 meter persegi.

"Saya juga meminta agar BPD menjembatani masyarakat berpenghasilan rendah yang nonbankable. Bisa mencontoh di Palembang, pemdanya berhasil menyalurkan kredit untuk nonbankable dengan pola KUR (Kredit Usaha Rakyat)," ujarnya.

Ketua Asbanda, Eko Budiwiyono mengatakan Asbanda siap menyalurkan kredit perumahan dengan program FLPP. Menurut Eko, melalui pendekatan KPR yang terjangkau ini diharapkan MBR dapat membeli rumah dengan kualitas memadai.

Namun, ia mengatakan ada beberapa kendala keikutsertaan BPD dalam program FLPP ini. "Kami mengalami keterbatasan dana jangka panjang dalam mendampingi dana jangka panjang FLPP. Selain itu kurangnya pasokan, ketersediaan lahan, beban biaya perizinan, beban fiskal dan keterbatasan utilitas," katanya.